Anggota DPR, dengan tanpa maksud membuat generalisasi, pun ikut dalam pusaran politik Machiavellian ini. Isu-isu diarahkan untuk membentuk atau mendukung kepentingan tertentu. Isu pembubaran KPK, misalnya, adalah salah satu contoh yang riil. DPR memang memiliki hak imunitas untuk berbicara apapun. Selain itu memiliki fungsi pengawasan untuk berbicara--seakan-akan--bagian dari mengawasi KPK, tetapi nuansa kepentingan sangat kental dalam wacana ini.
KPK pun sama-sama larut dalam pusaran ini. Pembelaan yang dilontarkan oleh Humas KPK misalnya yang mengatakan sangat menyesalkan dengan perkataan anggota DPR terkait pembubaran KPK, dikatakan olehnya sebagai tindakan arogan, menyakiti nurani rakyat yang memilihnya, dan ungkapan lain (disampaikan dalam wawancara dengan Pro3 RRI, 04 Okt 2011, pkl. 08.00-09.00).
Politik memang susah ditebak arahnya ke mana, karena jika gampang ditebak maka sudah bukan politik lagi namanya. Ibarat main krambol. Memantulkan bola ke satu sudut padahal tujuannya untuk menembak bola di sudut lain. Kita tidak tahu persis apa target dari semua realitas politik yang ditunjukkan oleh para politisi. Masyarakat hanya sebagai penonton, sesekali menyoraki, bertepuk tangan, terhadap arena pergulatan yang sedang terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar